"HADIRKAN SOLUSI, SEIRING INOVASI"

Pembinaan Terintegrasi Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah Tengah

Surabaya, 30 Oktober 2017, Badan Litbang PUPR – melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur PUPR khususnya kewenangan Pemerintah Daerah Wilayah Tengah yang merupakan hasil kerjasama antara Badan Litbang dengan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Penyelenggaraan ini untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah khususnya dalam manajemen perencanaan dan pelaksaan kegiatan, jelas Widiarto Kepala Biro PAKLN Sekretariat Jendral PUPR. Sebagai forum diseminasi hasi penelitian dan inovasi pengembangan infrastruktur PUPR diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai solusi mengatasi permasalahan di wilayahnya.

Pembukaan acara Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR

 

Menghadapi tantangan penyelenggaraan infrastruktur secara nasional, Kementerian PUPR akan melakukan pembinaan terintegrasi maupun mandiri dalam rangka menjembatani komunikasi dan diskusi antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah, untuk mendorong pencapaian layanan infrastruktur PUPR nasional yang berkualitas.
Pembangunan daerah merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Visi-Misi dan Agenda Prioritas Presiden (Nawacita) “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dandesa dalam kerangka Negara Kesatuan”.

Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodasi semangat Nawacita tersebut, berbagai kebijakan pemerintah ditujukan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan peran pemerintah daerah, yang salah satunya tercermin dalam pembangunan infrastruktur.

“Dari aspek anggaran, penyelenggaraan infrastruktur PUPR di pemerintah daerah telah didukung peningkatan kapasitas strategis melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Mengingat masih banyak pemerintah daerah yang mengalami kesulitas untuk membangun infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi dan perumahan karena keterbatasan kapasitas fiskal” ucap Kepala Biro PAKLN saat membuka secara resmi Diseminasi Hasil Litbang.

Diseminasi diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2017 di Surabaya, mempertemukan unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi di wilayah Tengah dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.

Sasaran yang diupayakan dalam jangka menengah yakni mewujudkan tertib pelanggaran infrastruktur PUPR daerah, khususnya penyusunan NSPK diperlukan pedoman dari pemerintah, melakukan pembinaan secara intensif kepada pemerintah daerah.

Agenda Diseminasi Hasil Litbang berlangsung selama 3 hari, selain pemaparan tentang pembinaan penyelenggaraan infrastruktur PUPR, sekaligus menyelenggarakan kunjungan lapangan uji coba pengaspalan campuran beraspal menggunakan limbah plastik, serta visiting doctor bidang ke –PU-an.

kunjungan lapangan uji coba pengaspalan campuran beraspal menggunakan limbah plastik dan visiting doctor bidang ke–PU-an.