"HADIRKAN SOLUSI, SEIRING INOVASI"

sejarah

A. PERIODE PERMULAAN

1. Tahun 1912 -1945: Unit Laboratorium BOW
Pada tahun 1912 Departemen Burgerlijke Openbare Werken (BOW)  atau Departemen Pekerjaan Umum yang dibentuk berdasarkan Keputusan Raja (Koninjklik Besluit) tertanggal 21 September 1866, mendapat sebuah laboratorium bahan bangunan. Laboratorium yang dikelola unit kerja setara eselon-4 ini menjadi laboratorium pertama kali yang dibangun pada masa penjajahan Belanda untuk menguji bahan bangunan sebelum diaplikasikan. Sejalan dengan kebutuhan, maka pada tahun 1929 dibangun laboratorium konstruksi jalan (laboratorium voor wegen constructie) dan pada tahun 1932 dibangun laboratorium mekanika tanah (laboratorium grounmechanica), pada
tahun 1936 dibangun lagi laboratorium hidrodinamika (laboratorium voor hidrodinamish) untuk melayani kebutuhan pengairan (waterstaat). Keempat laboratorium tersebut bekerja secara mandiri dalam melakukan penyelidikan masalah infrastruktur. Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) fungsi dan peran laboratorium tetap tidak berubah hanya saja istilah-istilah dalam bahasa Belanda diganti ke dalam bahasa Jepang. Pembangunan keempat laboratorium BOW tersebut menjadi embrio dari pengembangan sebuah institusi penelitian dan pengembangan (litbang) dikemudian hari.

2. Tahun 1945-1973: Lembaga Penyelidikan
Masalah PU Pada awal kemerdekaan (1945) laboratorium Departemen BOW menjadi milik Departemen Pekerjaan Umum (PU) yang berpusat di Bandung dan berkantor di bekas gedung van Verker Waterstaat (VW) yang sekarang dikenal sebagai Gedung Sate. Lokasi laboratorium terletak di kampus Technische HoogeSchool (THS) Bandung atau kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada saat itu, nomenklatur laboratorium berubah menjadi Institut Penyelidikan Teknik. Pada tahun 1951 mulai terjadi perubahan nomenklatur dari Institut menjadi Balai yang setara dengan unit kerja eselon-3. Balai Penyelidikan Teknik (1951-1953) berubah menjadi Balai Penyelidikan Tanah dan Jalan (1953-1965). Pada tahun 1953 terjadi lagi perubahan nomenklatur yaitu dari Institut Penyelidikan Masalah Bangunan menjadi Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan (LPMB). Kemudian pada tahun 1965 Balai Penyelidikan Tanah dan Jalan berubah menjadi Lembaga Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan (LPMTJ) yang diikuti Institut Penyelidikan Teknik Air dan Tanah menjadi Lembaga Penyelidikan Masalah Air (LPMA) pada tahun 1966. Akhirnya pada tahun 1973 LPMTJ berubah menjadi Lembaga Masalah Jalan  (LMJ)

 

B. PERIODE PERTENGAHAN 

Tahun 1974-1984: Direktorat Penyelidikan Masalah PU
Di era pemerintahan Orde Baru, kecepatan pelayanan penyelidikan dipandang perlu ditingkatkan lagi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu satu persatu dari ketiga lembaga penyelidikan tersebut diintegrasikan ke dalam Direktorat Jenderal sektor di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan statusnya ditingkatkan menjadi setara dengan eselon-2. LPMA diintegrasikan kedalam Direktorat Jenderal Pengairan (DJA) pada tahun 1974, LMJ diintegrasikan ke dalam Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) menjadi Direktorat Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan (DPMTJ) pada tahun 1975 dan akhirnya LPMB diintegrasikan ke dalam Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) menjadi Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan (DPMB) pada tahun 1976. Model tersebut cukup efektif karena berada dalam satu garis komando, namun demikian agar lebih memiliki kreativitas berfikir, kreativitas akademis dan tanggung jawab akademis agar mampu dengan cepat dan akurat merespon masalah yang kompleks dan menjangkau wawasan jauh ke depan. Direktorat Penyelidikan ini selanjutnya diintegrasikan dalam suatu badan penelitian dan pengembangan.

C. PERIODE PERTENGAHAN 


1. Tahun 1984-Sekarang: Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Menyadari bahwa IPTEK semakin menjadi tumpuan dan harapan  untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, maka pola penyelidikan yang bersifat parsial sudah tidak sesuai lagi. Untuk itu, semua sektor harus bersinergi dan harus mengembangkan sistem yang mampu mendorong percepatan produksi teknologi. Sistem tersebut harus berlandaskan pada kebenaran ilmiah, kebebasan berfikir dan kebebasan akademis, serta tanggung jawab akademis. Mempertimbangkan hal tersebut, terbitlah Keputusan Menteri PU Nomor 211/KPTS/1984 untuk mentransfer secara resmi ketiga direktorat pendidikan penyelidikan masalah yang semula secara terpisah berada di 3 (tiga) eselon-1 ke dalam satu unit eselon-1 di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Perjalanan Balitbang dalam mengembang misi sebagai tulang punggung IPTEK (the scientific and technological backbone) sangat dipengaruhi oleh nakhoda kapal Balitbang.

2. Tahun 1984-1998: Balitbang PU
Tahun ini diawali dengan menumbuhkembangkan teknologi yang telah  dihasilkan oleh Lembaga maupun Direktorat Penyelidikan Masalah Air,
Jalan dan Bangunan. Disadari bahwa ketersediaan teknologi sangat terbatas, maka diperlukan tambahan teknologi. Komite riset digagas untuk menjembatani kebutuhan pengguna dengan produk teknologi yang dihasilkan Balitbang. Desakan kebutuhan teknologi direspon dengan dibangunnya sistem litbang berbasis siklus pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan AMDAL. Adopsi standar internasional yang disertai uji lapangan menghasilkan 3 (tiga) output besar yaitu standar tata cara, standar metode pengujian dan standar spesifikasi. Teknologi baru untuk menghasilkan 3 standar tersebut dipicu pengembangannya melalui inovasi. Aplikasi standar dan inovasi teknologi oleh Direktorat Jenderal dipandu melalui komunikasi kelitbangan. Kabalitbang melakukan strategi “Pemasaran” secara reguler ke Direktorat Jenderal untuk mengkomunikasikan standar dan teknologi baru yang telah siap diaplikasikan.


3. Tahun 1999-2000: Balitbang Kimbangwil
Litbang pada tahun ini dipacu oleh kebutuhan infrastruktur  permukiman dan pembangunan wilayah (kimbangwil).  Oleh karena itu, kegiatan Balitbang lebih diarahkan pada pengembangan teknologi permukiman berbasis prasarana wilayah. Bertumpu pada konsep shelter for all dalam suatu permukiman yang bersih sehat, maka masalah sosial dan budaya serta ekonomi (Sos Bud Ek) pengguna infrastruktur menjadi unsur penting dalam menghasilkan teknologi tepat guna.

4. Tahun 2001-2004: Balitbang Kimpraswil
Litbang pada tahun ini dipacu oleh  kebutuhan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah (kimpraswil) dengan mendayagunakan sebesarbesarnya peran serta masyarakat (ranmas) dalam investasi dan operasi serta pemeliharaan. Inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan pada periode sebelumnya dikomunikasikankepada para calon penggunanya baik swasta maupun masyarakat. Teknologi berbasis masyarakat juga dikembangkan untuk direplikasikan di berbagai wilayah di Indonesia.

5. Tahun 2005-2015: Balitbang PU dan Balitbang PUPR
Berbekal pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, terobosan dan  lonjakan litbang harus dilakukan pada periode ini untuk merespon  persoalan yang lebih kompleks. Kualitas dan keberlanjutan infrastruktur menjadi target litbang. Kaedah keberlanjutan seperti sosial, ekonomi dan lingkungan (Sos Ek Ling) serta kelembagaan menjadi bagian penting proses litbang. Analisa BOW diperbaharui menjadi Analisa HSP PU yang di dalamnya telah memperhitungkan pekerjaan yang bersifat manual dan mekanikal. Teknologi pra-fabrikasi dan paten pendukung industri konstruksi terus dikembangkan dan diaplikasikan. Model Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Usaha (PK-BLU) mulai dirintis