"HADIRKAN SOLUSI, SEIRING INOVASI"

Indonesia menuju Waste to Energy

Hasil penelitian yang dilakukan Jenna R. Jambeck dari Universitas Georgia (2015) menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam peringkat kedua dunia penyumbang sampah plastik ke laut. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) juga menjelaskan fakta bahwa dari 355 TPA yang ada di Indonesia, 45% masih melakukan praktik open dumping, sementara 55% sanitary landfill dan controlled landfill. Padahal UU No. 18 Tahun 2008 mengamanatkan untuk menutup seluruh open dumping system pada tahun 2013. Dan mengingat hampir 11 tahun setelah peristiwa longsornya sampah di TPA Leuwigajah Bandung, Indonesia belum mengalami perubahan (kebijakan) yang signifikan dalam menghadapi persoalan sampah, dapat ditegaskan bahwa saat ini kita tengah menghadapi kondisi “Darurat Sampah”.


Di sisi lain, profil timbulan sampah nasional menunjukkan bahwa lebih dari 60% karakteristik sampah adalah sampah organik, 14% sampah plastik, sampah kertas 9% dan sisanya adalah sampah lainnya (logam, karet, kain dan kaca). Hal ini menunjukkan ada potensi sampah sebagai alternatif sumber daya baru terbarukan. Menurut kajian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2012-2013), total potensi PLTSa menghasilkan listrik sebesar 1.879,59 MW.


Pada Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari 2016 yang lalu, dideklarasikan bahwa Indonesia Bergerak Menuju Bebas Sampah 2020. Berbagai macam kebijakan dilakukan oleh Pemerintah, mulai dari pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility) sampai dengan pemberlakuan “plastik berbayar”1. Tujuannya adalah meminimalisir jumlah sampah yang masuk ke TPA. Namun, pemberlakuan kebijakan tersebut tidak banyak membuat perubahan. Terjadi kembali longsor di TPA yaitu di TPA Sumurbatu Bekasi tanggal 20 September 2016 yang lalu. Faktor penyebabnya adalah tinggi timbunan sampah yang melebihi kapasitas dan tidak tersedianya lahan baru.


Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (PLTSa) di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar. Dengan percepatan pembangunan PLTSa, diharapkan sampah segera hilang dari Indonesia dan dapat memanfaatkan energi terbarukan yang terkandung dalam sampah secara optimal. Ke depannya, jika pelaksanaan Perpres ini dapat berjalan dengan baik, maka usia TPA akan menjadi lebih lama dari yang direncanakan, bahkan TPA boleh jadi akan ditiadakan. Selain itu, PLN akan mendapatkan supply listrik dari PLTSa dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.


Namun sebagian kalangan menilai Indonesia belum siap melaksanakan kebijakan “waste to energy” ini karena dinilai cost-nya terlalu mahal (baik biaya investasi maupun operasional perawatannya sehingga berdampak ke mahalnya tipping fee) dan dikhawatirkan akan mencemari lingkungan mengingat belum adanya spesifikasi teknis khusus teknologi thermal yang ramah lingkungan. Di sisi lain, banyaknya aktor dan lembaga yang terlibat semakin menambah kompleksitas tata kelola kebijakan Percepatan Pembangunan PLTSa ini.