"HADIRKAN SOLUSI, SEIRING INOVASI"

Strategi Penyediaan dan Penerapan Teknologi Asbuton

Rendahnya Penggunaan Asbuton Dalam Negeri
Kebutuhan aspal Nasional sekitar 1,2 juta ton/tahun yang dicukupi oleh Pertamina hanya ±500 ribu ton/tahun berupa aspal minyak (asmin). Data Ditjen Bina Marga mulai tahun 2007-2016 menunjukkan masih rendahnya pengunaan Asbuton yaitu berkisar 4.031–55.868 ton atau sekitar 4,67% kebutuhan aspal.

Strategi Penggunaan Asbuton
Permen PU No. 35/2006 sebagai kebijakan pendukung tidak efektif di lapangan, sering dijumpai keengganan pelaksana jalan untuk menggunakan asbuton. Sebagai bukti, target awal TA. 2016 sebesar 105.846 ton terkoreksi akibat penghematan menjadi 85.525 ton dan terealisasi 55.518 ton (Nopember 2016) ton atau ± 65% target. Keengganan dikarenakan tidak adanya dukungan bagi Satker untuk menjawab pertanyaan auditor keuangan mengenai alasan penggunaan asbuton, mengingat harga asbuton lebih mahal dibandingkan asmin. Terbatasnya ketersediaan material asbuton di pasar akibat tidak terbacanya program penggunaan asbuton nasional untuk setiap daerah juga menjadi kendala bagi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan perkerasan asbuton.

Berdasarkan hasil kajian, solusi awal yang perlu dilakukan adalah penyusunan kebijakan berupa Keputusan Presiden karena melibatkan beberapa Kementerian, BUMN dan Pemda terkait. Sebagai contoh, Kementerian Perindustrian sebagai pembina swasta agar menghasilkan produk dan peralatan asbuton sesuai keinginan pasar serta proteksi terhadap keikutsertaan investor asing dalam pengolahan asbuton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait kebijakan pertambangan serta larangan ekspor material mentah asbuton, sedangkan Kementerian BUMN sebagai Pembina BUMN yang bergerak dibidang pengolahan asbuton dan distribusi aspal nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas menjamin kepastian kebutuhan asbuton per lima tahunan berupa Road Map Asbuton, menyiapkan spesifikasi material dan penerapan teknologi asbuton (SNI Asbuton), serta menyiapkan kompetensi pelaksana dan pengawas jalan. Kementerian Perhubungan terkait kebijakan di bidang pelabuhan dan perhubungan laut maupun darat. Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara bertugas penyiapan fasilitas pendukung di Pulau Buton serta kebijakan perpajakan.