Slide 1

Berita Naskah Kebijakan > Kajian Kebijakan Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau-Pulau Kecil


Senin, 03 Desember 2018, Dilihat 75 kali

Kajian Kebijakan Pengembangan Infrastruktur PUPR di Pulau-Pulau Kecil

Selain daerah perbatasan, wilayah pinggiran seperti pulau-pulau kecil juga menjadi agenda pembangunan nasional. Indonesia memiliki pulau-pulau kecil yang tidak sedikit jumlahnya. Jumlah pulau kecil yang sudah bernama di Indonesia, paling sedikit ada 13.466, dari jumlah tersebut yang letaknya terluar ada 92 pulau (www.ppk-kp3.kkp.go.id). Sebanyak 60% populasi penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yang mata pencahariannya mengandalkan sumberdaya laut dan perikanan. Karena keberadaan dan fungsinya tersebutlah membuat Republik Indonesia harus menyusun regulasi untuk memastikan bahwa keberadaannya terkelola dengan baik. Karena itu, sejak tahun 2007 pemerintah telah membuat UU. No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa bahwa pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Namun demikian hingga saat ini terdapat harapan yang belum sesuai dengan kenyataan. Studi yang dilakukan Tahir et al., (2009) di Pulau Barrang Lompo-Makasar misalnya menemukan bahwa pulau tersebut sangat rentan, di mana parameter kerentanan tertinggi adalah kejadian tsunami, pertumbuhan dan kepadatanan penduduk, elevasi, kemiringan dan penggunaan lahan. Fakta empirik lain menunjukkan, pulau-pulau kecil masih berhadapan dengan rendahnya mutu infrastruktur semisal ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi. Studi Susilawaty et al., (2016) membuktikan bahwa semakin tinggi persentase atau cakupan kualitas fisik air bersih tidak memenuhi syarat pada suatu pulau akan semakin besar pula risiko yang dapat muncul pada pulau-pulau kecil. Selain itu, studi komprehensif yang dilakukan Azmanajaya (2012) di Pulau Tarakan menemukan bahwa pulau tersebut menghadapi situasi unsustainability, terutama pada parameter infrastruktur dan teknologi. Hasil simulasi model dinamik yang dilakukannya bahkan menemukan pada pada 2030 pulau tersebut akan mengalami krisis air bersih.

Membaca persoalan tersebut, Kementerian PUPR telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 melalui Peraturan Menteri PUPR RI No. 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. Salah satu rencana strategis itu adalah peningkatan mutu infrastruktur di pulau-pulau kecil di Indonesia.