Slide 1

Berita Naskah Kebijakan > Kebijakan Pengembangan Infrastruktur pada Perumahan Nelayan Khusus di Atas Laut


Senin, 03 Desember 2018, Dilihat 110 kali

Kebijakan Pengembangan Infrastruktur pada Perumahan Nelayan Khusus di Atas Laut

Pada saat ini, jumlah nelayan di Indonesia semakin menurun jumlahnya. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), selama 10 tahun terakhir rumah tangga nelayan di Indonesia terus menurun dari 1,6 juta menjadi 800 ribu KK. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya karena nelayan identik dengan kemiskinan sehingga tidak menjadi mata pencaharian yang menjanjikan. Ironis sekali, karena Indonesia sebagian besar berupa perairan dan produksi ikannya melimpah.

Pemerintah sudah banyak memberikan perhatian untuk para nelayan, salah satunya Program Penataan Kampung Nelayan yang merupakan program unggulan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2015-2019 yang bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Dukungan Program Strategis Nasional dan Prioritas Lainnya Tahun 2018 dimana akan dibangun 2.970 unit rumah untuk kawasan nelayan. Sebaran lokasi rencana pembangunan rumah khusus nelayan pada tahun 2018 berada di 63,4% wilayah timur dan sisanya di wilayah barat. Dalam program ini, Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan memiliki peran dalam penyediaan rumah khusus nelayan dan Ditjen Cipta Karya memiliki peran dalm penyediaan infrastruktur pendukung permukiman seperti air bersih, pengelolaan sampah dan air limbah serta jalan lingkungan beserta drainasenya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini terdapat 12.827 kampung nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika dilihat permukiman nelayan saat ini, identik dengan permukiman kumuh. Keterbatasan infrastruktur pendukung permukiman dan kondisi rumah yang tidak layak huni mengingat dalam satu rumah terdiri dari lebih dari satu kepala keluarga.