Slide 1

Berita PUPR > Workshop RKA-K/L TA.2020: Tindak Lanjut Hasil Penelaahan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Inspektorat Jenderal PUPR


Jumat, 09 Agustus 2019, Dilihat 37 kali

Workshop RKA-K/L TA.2020

BALI – Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Workshop RKA-K/L TA.2020 dalam rangka menindaklanjuti Hasil Reviu APIP Inspektorat Jenderal PUPR dan Hasil Penelaahan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran dan Data Dukungnya TA. 2020. Acara yang dipimpin oleh Kabag. Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Balitbang dan dihadiri oleh seluruh Bidang Progrev Pusat Litbang serta seluruh satker di lingkungan Balitbang PUPR ini diselenggarakan pada tanggal 7-9 Agustus 2019 di Denpasar, Bali dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal PUPR dan DJA – Kemenkeu.

Sebelumnya telah dilaksanakan penelitian dan reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA. 2020 yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 15-16 Juli 2019. Secara umum, Catatan Hasil Reviu (CHR) RKA-K/L Badan Litbang dari Inspektorat Jenderal PUPR menyimpulkan: 1) Komponen dalam Kertas Kerja RKA belum sepenuhnya dapat dinilai apakah telah memenuhi asas kepatutan dalam pelaksanaan anggaran, 2) Pemenuhan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran masih belum memadai, 3) Beberapa item biaya pada Kertas Kerja RKA Satker belum sepenuhnya memenuhi asas kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, 4) Terdapat beberapa dokumen yang belum disampaikan kepada Tim Itjen Kementerian PUPR, 5) Alokasi belanja biaya pemeliharaan aset BMN belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil.

Beberapa catatan yang harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Balitbang PUPR, antara lain: kepatuhan penyusunan rencana anggaran berdasarkan PMK No. 94/OMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan DIPA, penyesuaian target pendapatan PNBP Badan Litbang sesuai dengan target yang telah dibahas dengan Direktorat PNBP karena terdapat perbedaan dengan data yang disampaikan, penjelasan detail perjalanan dinas luar negeri, dan penjelasan terkait anggaran pembangunan/renovasi gedung kantor.

Pokok-pokok kebijakan belanja K/L TA. 2020 diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi, melalui: peningkatan program reformasi birokrasi di K/L, kebijakan penerimaan pegawai baru, mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada (gaji ke-13 dan THR), serta mengantisipasi perubahan kebijakan pensiun. Selain itu juga melalui penajaman belanja barang non operasional, peningkatan belanja modal untuk mewujudkan pengembangan kapasitas produksi dan konektivitas antar wilayah terkait infrastruktur, dan penataan program unggulan pemerintah.

Sebagai penutup Workshop RKA-K/L ini, Bapak Lukman Hakim selaku Plt. Kepala Badan Litbang PUPR menyampaikan beberapa arahan untuk strategi pencapaian output TA.2020, yaitu sebagai berikut: 1)Teknologi Terapan: Collaborative Research antara Pemerintah, swasta, dan Perguruan Tinggi, Mendukung Prioritas Riset Nasional (PRN), Menyiapkan dokumen selengkap mungkin, Tidak hanya inovasi harus memberikan Solusi; 2) Pilot Project: mengemas dalam satu kesatuan kegiatan besar diseminasi, penetapan target diseminasi, penyiapan readiness criteria (lokasi/lahan bulan Oktober 2019 dan finalisasi Perjanjian Kerjasama pada bulan November 2019, menyiapkan DED sebelum bulan Desember 2019, menyiapkan dokumen pengadaan pada bulan Desember 2019, melaksanakan pengadaan bersama BP2JN pada bulan Januari – Februari, 3) Rekomendasi Kebijakan: memprioritaskan dukungan terhadap target dan kebijakan Kementerian dengan instrumen yang tersedia,  mengkomunikasikan rekombinasi secara efektif kepada para pengambil keputusan; 4) Layanan Teknis: Pemberdayaan mitra dan stakeholders, katalog problem solving, optimalisasi Sarana Prasarana yang ada, tele advis; 5) Alih Teknologi: Optimalisasi knowledge manajemen, optimalisasi forum-forum bersama (DAK, Konreg, dsb) untuk ASN, porsi yang cukup untuk para profesional, melengkapi aspek non-teknis (AHS, dokumen lelang, e-katalog, dsb), dan melaksanakan forum bisnis dengan ruang lingkup yang lebih luas.

Disamping itu, Kabag. Perencanaan dan Evaluasi Setbalitbang juga menyampaikan agar masing-masing Satker segera melengkapi kekurangan-kekurangan, jawaban dan tindaklanjut dari Hasil Penelaahan  Direktorat Jenderal Anggaran dan Inspektorat Jenderal PUPR.