Slide 1

Berita PUPR > Prospek Pembiayaan Berwawasan Lingkungan (Green Financing) Di Sektor Properti


Rabu, 14 Agustus 2019, Dilihat 25 kali

Diskusi Green Building yang diselenggarakan oleh Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia

Senin (12/8) Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (Puslitbang KPT) menghadiri acara bertajuk Diskusi Green Building yang diselenggarakan oleh Departemen Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia. Acara yang diselenggarakan di Hotel Pullman, Jakarta tersebut bertujuan untuk menyusun asesmen stabilitas sistem keuangan, terutama terkait prospek pembiayaan berwawasan lingkungan (green financing) di sektor properti. Acara tersebut dihadiri undangan dari beberapa stakeholder antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Green Building Council Indonesia (GBCI), dan Bank Indonesia. Dengan acara tersebut diharapkan muncul kebijakan yang mendorong pihak perbankan memberikan kemudahan pembiayaan terhadap sektor properti yang berwawasan lingkungan. Untuk itulah diperlukan suatu instrumen pengukuran dalam menentukan kriteria bangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam diskusi tersebut Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, yang diwakili FX Hermawan (Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, Puslitbang KPT) memberikan paparan tentang Kegiatan-kegiatan Kementerian PUPR yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

Pemerintah berharap sektor konstruksi dapat mengurangi konsumsi energi sebesar 17 % pada tahun 2025. Selain pengurangan energi, diharapkan sektor konstruksi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun perawatan/operasional. Hal tersebut diatur antara lain melalui beberapa peraturan antara lain UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Khusus untuk sektor properti telah diatur antara lain dalam Permen PUPR No. 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PUPR dan Permen PUPR No. 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selain melalui regulasi, inovasi-inovasi juga dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Inovasi di bidang jalan antara lain melalui aplikasi asphalt recycling, aspal plastik, cold mix, dan sistem pemeringkatan jalan hijau (sesuai Permen PUPR No.5/2015). Tidak hanya lingkungan, pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan kelangsungan ekosistem dan habitat satwa sebagaimana diimplementasikan pada Jalan Nasional yang melewati Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Selain itu dari aspek pendanaan, diperlukan inovasi dalam pembiayaan yang berwawasan lingkungan antara lain melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), pemanfaatan Barang Milik Negara, dll. Penjelasan selanjutnya terkait pembangunan berwawasan lingkungan pada sektor perumahan dan permukiman dijelaskan oleh Yusniewati (Kepala Balai Litbang Sains Bangunan, Puslitbang Perumahan dan Permukiman). Inovasi pada sektor perumahan dan permukiman antara lain bangunan hijau Grha Wiksa Praniti di Bandung, RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat), dll. Bangunan tersebut dikategorikan ramah lingkungan karena menggunakan material yang minim penggunaan kayu, efisien dalam penggunaan energi, zero run off, dll. Saat ini puslitbang Perumahan dan Permukiman juga tengah menyusun Sistem Rating Bangunan Hijau yang variable penilaiannya antara lain terdiri dari unsur tapak, efisiensi energi, air, kualitas udara, sampah, dll.

Selanjutnya Iwan Prijanto (Green Building Council Indonesia) menjelaskan kenapa penting dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi energi dan efek gas rumah kaca, salah satunya melalui bangunan hijau (green building). Lebih lanjut, tidak hanya desain bangunan namun micro landscape juga harus diatur sedemikian rupa melalui penggunaan vegetasi dan mengurangi luas tutupan lahan. Penggunaan bangunan hijau diarahkan bukan hanya sebatas output bangunan, namun juga outcome berupa penurunan penggunaan energi (zero emission). Upaya-upaya pengurangan konsumsi energi tersebut harus terukur baik sebelum penerapan bangunan hijau, maupun setelah diterapkan, untuk itulah diperlukan sebuah instrumen pengukuran. Standar pengukuran GBCI saat ini telah mengikuti standar internasional, lebih lanjut Iwan mengharapkan standar pengukuran dari pemerintah juga mengakomodir standar internasional. Acara ini ditutup dengan rencana diadakannya pertemuan lanjutan dengan menghadirkan stakeholder lainnya. (TH)