Slide 1

Berita Naskah Kebijakan > Kebijakan Penentuan Kriteria Gedung dan Bangunan untuk Pembiayaan Asuransi Risiko Bencana (PARB)


Rabu, 21 Agustus 2019, Dilihat 115 kali

Kebijakan Penentuan Kriteria Gedung dan Bangunan untuk Pembiayaan Asuransi Risiko Bencana (PARB) Kebijakan Penentuan Kriteria Gedung dan Bangunan untuk Pembiayaan Asuransi Risiko Bencana (PARB)

Letak Indonesia yang berada di Ring of Fire membuatnya dikenal sebagai “supermarket” bencana, terutama bencana gempa dan erupsi gunung berapi, yang berpotensi memicu bencana turunan seperti tsunami, likuifaksi dan lain sebagainya. Kerugian yang diderita akibat bencana sangat besar, baik korban jiwa maupun secara finansial. Sepanjang tahun 2000 s/d 2016, rata-rata kerugian ekonomi langsung akibat bencana alam setiap tahunnya mencapai sekitar Rp. 22,8 triliun. Sementara, dana cadangan bencana yang dialokasikan Pemerintah rata-rata pertahunnya hanya sebesar Rp. 3,1 triliun.

Dari fakta tersebut terlihat bahwa terdapat kekurangan pembiayaan (financing gap) untuk penanggulangan bencana sebesar Rp. 19,7 triliun, atau masih dibutuhkan dana sekitar 86% lagi. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, membuat Indonesia terpapar risiko fiskal yang sangat tinggi akibat bencana alam.

Asuransi BMN, terutama untuk infrastruktur (yang diatur saat ini baru gedung dan bangunan) yang berada di daerah rawan bencana menjadi salah satu solusi atas permasalahan financing gap tersebut. Sebagaimana nature asuransi umumnya, asuransi BMN bertujuan untuk mentransfer risiko dari Pemerintah kepada perusahaan asuransi. Selain asuransi, skema pembiayaan bencana lain yang sedang dipersiapkan adalah Pooling Fund. Policy Brief ini akan merekomendasikan kriteria gedung dan bangunan yang dapat diasuransikan, serta langkah-langkah persiapan/terobosan sebelum diterapkannya skema-skema pembiayaan bencana tersebut pada infrastruktur PUPR.