Slide 1

Berita PUPR > Arahan Kepala Balitbang dalam Menjawab Pembentukan Badan Riset Nasional


Jumat, 30 Agustus 2019, Dilihat 151 kali

Arahan Kepala Balitbang dalam Menjawab Pembentukan Badan Riset Nasional Foto Bersama Plt. Kepala Badan Litbang PUPR dalam rangka kunjungan ke Yogyakarta

Jumat, 30 Agustus 2019 para PNS serta pegawai non-PNS di lingkungan kerja Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman dan Balai Litbang Sabo berkumpul di ruang Media Center Balai Sabo, Yogyakarta untuk menerima kunjungan dari Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR, Ir. Lukman Hakim,M.Sc. Selain meninjau lingkungan kerja di unit kerja Balitbang, Lukman Hakim juga memberikan pengarahan pada para pegawai di lingkungan BLPT Perkim dan Balai Litbang Sabo. Pengarahan tersebut membahas dua isu penting yang cukup sering digulirkan di lingkungan kerja Badan Penelitian dan Pengembangan, yaitu masalah kepegawaian dan isu penggabungan Balitbang ke dalam Badan Riset Nasional.

Lukman Hakim menegaskan bahwa perubahan apa pun yang terjadi dalam organisasi merupakan suatu reformasi ke arah yang lebih baik. Pembentukan BRN memang telah disepakati dan berperan untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan riset yang ada di Indonesia. Latar belakang pembentukan BRN adalah untuk mengatasi adanya tumpang tindih kegiatan penelitian yang terjadi saat ini sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran penelitian di Indonesia.

Lukman Hakim menyatakan bahwa fungsi riset kementerian di masa depan akan tetap dibutuhkan. Namun, jenis kegiatan riset yang dilakukan akan berbeda dari sebelumnya, yaitu dari kegiatan riset murni teknologi menjadi kegiatan riset yang lebih bersifat penerapan dan pelaksanaan kebijakan. Atau dengan kata lain, lebih condong kepada fungsi hilirisasi teknologi. Sehingga, organisasi Balitbang Kementerian PUPR diusulkan untuk tetap ada, namun akan mengalami perubahan fungsi dan nomenklatur menjadi Badan Pengkajian Teknologi Infrastruktur.

Masalah lain yang dibahas dalam pengarahan oleh Kepala Balitbang adalah terkait kepegawaian. Mengacu kepada visi di tahun 2023 di mana tidak ada lagi tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintahan, maka Kepala Balitbang mendorong para pegawai honorer untuk dapat mengikuti ujian seleksi CPNS maupun P3K agar dapat menjadi PNS maupun pegawai P3K. Lukman Hakim telah menyampaikan kepada para pejabat struktural di bawahnya untuk dapat mendukung para pegawai honorer antara lain dengan memberikan bimbingan belajar menjelang seleksi CPNS dan P3K.

Di akhir pengarahannya, Lukman Hakim membuka sesi tanya jawab dan diskusi dengan para peserta pengarahan. Dalam tanya jawab tersebut, Lukman Hakim menyebutkan bahwa seluruh pegawai di Kementerian PUPR telah diarahkan menuju jabatan fungsional teknis masing-masing. Meskipun saat ini penempatan untuk beberapa jabatan fungsional teknis tidak selalu sesuai dengan posisi awalnya, namun Lukman Hakim menyampaikan bahwa PNS harus siap ditempatkan di mana pun dan berkarya sebaik mungkin di mana saja. Masalah lain yang juga terkait dengan hal ini adalah penempatan pegawai PUPR di ibukota baru. Lukman Hakim menegaskan bahwa Kementerian PUPR harus siap sebagai lembaga negara pertama yang berkantor di ibukota baru ini. Para ASN muda juga tentunya harus siap untuk ditempatkan di ibukota baru ini. Para peneliti dan perekayasa juga meminta untuk kemudahan dalam menjalin kesempatan kerja sama dengan pihak eksternal Balitbang terkait pendidikan bagi para peneliti dan perekayasa, dalam bentuk joint research maupun pemberian beasiswa secara langsung pada para pegawai Balitbang. (dap)