Slide 1

Berita PUPR > Ketika Pemerintah Jatuh Cinta dengan Perbatasan, saatnya Geliatkan Ekonominya


Kamis, 05 September 2019, Dilihat 323 kali

Ketika Pemerintah Jatuh Cinta dengan Perbatasan, saatnya Geliatkan Ekonominya Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Tantangan dan Rekomendasi Mendorong Geliat Ekonomi di Perbatasan

JAKARTA - Bagaimana kita bisa mengetahui Pemerintahan saat ini tengah jatuh cinta dengan perbatasan? Lihatlah program-program yang telah dilakukan di kawasan perbatasan Indonesia hingga saat ini, termasuk pembangunan infrastrukturnya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 telah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk membangun kembali 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) beserta infrastruktur penunjangnya. Pengembangan PLBN dilakukan melalui revitalisasi fasilitas pos perbatasan eksisting menjadi suatu fasilitas multi fungsi. Pembangunan infrastruktur penunjang seperti pasar, peningkatan aksesbilitas menuju perbatasan dan sebagainya. Diharapkan dapat membangkitkan lebih lanjut beragam potensi lokal dan menguatkan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya di kawasan perbatasan Indonesia.

Seperti seseorang yang setia pada cintanya, Kementerian PUPR yang telah berhasil membangun 7 PLBN, pada tahun 2019 kembali membangun 11 PLBN baru sebagai bentuk bukti cinta yang tulus. Empat diantaranya PLBN yang dibangun tahap pertama yakni PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan 2 PLBN di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yakni Sei Pancang Sebatik dan Long Midang.

Dalam rangka menjaga momentum tersebut, selama tahun 2016 s/d 2018 Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR melalui Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (Puslitbang KPT) telah melaksanakan litbang kebijakan mengenai perbatasan. Untuk merangkum hasil penelitian kebijakan yang telah dilakukan, terutama terkait isu-isu strategis yang masih harus ditangani, pada Kamis 5 September 2019, Puslitbang KPT mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertema “Tantangan dan Rekomendasi Mendorong Geliat Ekonomi di Perbatasan”.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para ahli dan pakar kebijakan dari kalangan regulator, pengusaha, akademisi, NGO, dan awak media (representasi dari konsep penta helix.) Dibuka oleh FX Hermawan Kusumartono Kabid Kajian Kebijakan dan Kerjasama Puslitbang KPT, mewakili Kepala Puslitbang KPT.

Dalam FGD ini, kami mempertemukan para ahli dan praktisi kebijakan di ranah regulator (pemerintah), akademisi, kalangan bisnis, masyarakat, serta media, untuk membahas 1 (satu) kasus tematik yaitu tentang kawasan perbatasan.” ungkap Hermawan.

Acara dilanjutkan dengan paparan singkat  “Hasil In-Depth Interview” yang disampaikan oleh Dicky Fransisco Simanjuntak selaku Ketua Tim Peneliti Puslitbang KPT, dan pemaparan hasil kajian kawasan perbatasan yang telah dilakukan peneliti SMERU Research Institute Yudi Fajar Margono. Yudi menekankan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi ekonomi masyarakat perbatasan yaitu, tavel time, travel cost, dan harga pasar eksternal.

Selanjutnya masuk ke inti acara FGD yang dimoderatori oleh Bernadus E Satrio dan Putri Arum Sari dari Litbang Kompas, beberapa pakar/praktisi dihadirkan untuk memberikan masukan terkait tema yang diangkat.

Menurut Firdaus Ali. Selain bangun Pos Lintas Batas, kita juga perlu menggerakkan aktivitas kehidupan sosial ekonomi sebagai pagar hidup kita. Aktivitas yang hidup ini juga bisa menjadi pengawas aliran barang masuk dan keluar di samping meningkatkan produktivitas di daerah perbatasan.” ujar Staf Khusus Menteri PUPR tersebut.

Kesempatan berikutnya Kukuh Triyatmaka Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat menyampaikan pendapatnya tentang konsep perbatasan yang harus dicari. Menurut Kukuh, blue print pengembangan perbatasan harus disepakati. Apakah pengembangan secara lokal hanya kawasan Kecamatan Entikong atau yang lebih luas seperti Kalimantan Barat.

Berbeda dengan Kukuh, Ivon Sulaiman Pemilik Fresh Farm Atambua Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa beberapa rekan-rekan local champion di Kabupaten Belu membutuhkan kredit lunak sebagai penggerak ekonomi di kawasan perbatasan. Sinergi antara dunia usaha dengan pemerintah (yang dalam hal ini diwakili Pemda setempat) juga menjadi penting terutama dalam rangka mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan alokasi program Pemda (link and match).

Pucuk dicinta ulam pun tiba, FGD yang diharapkan dapat menjadi cikal bakal Komite Kebijakan Puslitbang KPT ini ditujukan untuk memberikan masukan kebijakan dalam rangka memaksimalkan 7 PLBN yang sudah dibangun, serta pembangunan 11 PLBN baru. Inisiatif ini sesuai pendapat Firdaus Ali, bahwa pemikiran-pemikiran yang bernas sangatlah diperlukan agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR mendapatkan insights atas dampak infrastruktur yang telah dibangun. (bys)