Slide 1

Berita PUPR > Diberkahi Potensi Berlimpah, Papua Perlu Dibangun dengan Pendekatan Sosial Budaya


Kamis, 17 Oktober 2019, Dilihat 93 kali

Diberkahi Potensi Berlimpah, Papua Perlu Dibangun dengan Pendekatan Sosial Budaya Peserta FGD “Penyiapan Kebijakan Percepatan Pertumbuhan Wilayah Pulau Papua Melalui Pengembangan Kawasan - Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Koridor Trans Papua

Semangat Nawacita salah satunya adalah mengusung pembangunan infrastruktur dengan lebih cepat dan terkoneksi dengan kawasan produksi rakyat, seperti kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan. Salah satu kawasan yang menjadi prioritas Pemerintah dalam mendukung tujuan di atas adalah Pulau Papua.

Pembangunan koridor jalan Trans Papua yang terus dikerjakan oleh Kementerian PUPR diharapkan dapat mendukung sistem sosial dan sistem ekonomi di Papua dengan berlandaskan pada konsep Indonesia-sentris yang melihat Indonesia sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga peningkatan daya saing dan pemerataan antar wilayah di Indonesia dapat tercapai. Selain itu, pembangunan koridor jalan Trans Papua juga bertujuan untuk meningkatkan konektivitas yang nantinya akan mampu menggerakkan roda ekonomi di daerah tersebut dan mendukung kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.

Rabu (16/10) di Jakarta, Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi sebagai salah satu unit organisasi yang bertugas untuk melaksanakan pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur mengundang para stakeholder dan pakar terkait pembangunan jalan Trans Papua. Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema “Penyiapan Kebijakan Percepatan Pertumbuhan Wilayah Pulau Papua Melalui Pengembangan Kawasan - Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Koridor Trans Papua”, dihadiri oleh lima unsur stakeholder (pentahelix) yakni perwakilan Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta media.

Adapun yang menjadi peserta FGD tersebut, antara lain Mohammad Zainal Fatah (Staf Ahli Menteri PUPR) Gunadi Antariksa, Togap Harianto Manik, Ferdinand Siagian, (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Ditjen Bina Marga), Charlie Dany Heatubun (Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat), Rosita Dewi dan Aisyah Putri Budiatri (Tim Kajian Papua LIPI), Agus Pambagio (Ahli Kebijakan Publik - PH&H Public Policy Interest Group), Hidayat Alhamid (Senior External Officer British Petroleom), Sri Murni (Universitas Indonesia), Elisabeth Veronika Wambrauw (Universitas Cendrawasih), Shanty Yulianti Rachmat (Institut Teknologi Bandung), Billy Mambrasar (Enterpreneur – Yayasan Kitong Bisa), serta dipandu oleh Bernardus Emmanuel Satrio (Litbang Kompas) selaku moderator acara FGD.

Acara dibuka dengan laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama Puslitbang KPT, Mokhamad Wahabi. Dalam laporannya, Wahabi mengucapkan banyak terima kasih kepada para pakar yang telah hadir.

“Beberapa pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam FGD ini, antara lain bagaimana menyikapi isu-isu strategis yang ada dikaitkan dengan pemanfaatan jalan Trans Papua untuk percepatan pertumbuhan wilayah Pulau Papua. Kemudian dukungan, kebijakan, dan strategi apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan Kawasan-kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Koridor Trans Papua. Dari situ kemudian harapan kita akan muncul quick win program untuk mewujudkan terciptanya Kawasan-kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang mandiri, guna meningkatkan nilai manfaat hasil pembangunan jalan Trans Papua,” papar Wahabi.

Selanjutnya, Peneliti Puslitbang KPT, Dicky Fransisco memaparkan latar belakang pelaksanaan FGD tersebut. Salah satunya adalah menciptakan nilai tambah pada koridor Trans Papua dengan memanfaatkan pembangunan JalanTrans Papua yang sedang berlangsung.

“Selain itu masih terdapat beberapa isu-isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan, seperti SDM yang masih belum kompetitif, keamanan yang belum kondusif, faktor geografis yang didominasi kawasan pegunungan/perbukitan dengan elevasi ekstrim, dan faktor politis yang masih belum harmonis. Pembangunan Trans Papua yang melewati sekitar 58 suku adat juga menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pendekatan terkait pembangunannya,” pungkas Dicky.

Staf Ahli Menteri PUPR Mohammad Zainal Fatah turut menyampaikan bahwa pembangunan Trans Papua merupakan bagian dari rencana besar pembangunan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini terbukti pada RPJMN 2015-2019 serta RPJMN 2020-2024 yang secara eksplisit memasukkan pembangunan jalan Trans Papua di dalamnya.

“Trans Papua harus kita maknai sebagai infrastruktur yang memberikan manfaat besar pada masyarakat Papua. Pulau Papua dengan segala keunggulannya bisa berkembang lebih baik ke depan, namun demikian taka da gading yang tak retak. Harus kita akui dalam perjalanannya kita menghadapi beberapa tantangan. Oleh karena itu, kita berharap saran dari Saudara sekalian bisa menjadi tambahan kekuatan bagi kami dalam menyelesaikan tugas mulia kami sebagai Kementerian PUPR,” jelas Fatah.

Dari hasil diskusi dapat disimpulkan oleh Shanty Yulianti Rahmat bahwa tujuan pembangunan infrastruktur di Papua perlu memfokuskan kepada kesejahteraan masyarakat Papua, dalam hal ini adalah bagaimana kita dapat menciptakan Infrastruktur untuk komunitas bukan untuk komoditas serta membangun Papua dengan hati. Untuk itu, diawal perlu ada kesamaan pandangan bahwa untuk tujuan membangun ini adalah untuk indigenous people ataupun masyarakat lokal yang ingin membangun Papua.

Selanjutnya adalah identifikasi potensi dan peluang untuk kelompok (cluster) masyarakat dan dilakukan pemetaannya. Sehingga, ditemukan dampak dari awal terhadap pembangunan infrastruktur. Infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Kompilasi masukan dari FGD “Penyiapan Kebijakan Percepatan Pertumbuhan Wilayah Pulau Papua Melalui Pengembangan Kawasan - Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Koridor Trans Papua” ini akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyusun kompendium kebijakan penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang berisi rekomendasi dan strategi pembangunan infrastruktur PUPR untuk disampaikan kepada Pimpinan. (gal)