Slide 1

Berita PUPR > Penelitian Berbasis Output untuk Mempermudah Peneliti


Senin, 06 November 2017, Dilihat 166 kali

Penelitian Berbasis Output untuk Mempermudah Peneliti

Seorang peneliti dituntut untuk selalu berinovasi dan menemukan langkah-langkah yang out of the box dalam menyelesaikan permasalahan. Dari ide brilian seorang peneliti, diharapkan mampu membantu mempercepat pembangunan infrastruktur negeri ini. Namun, tak jarang seorang peneliti juga disibukkan dengan persoalan administratif yang cukup menyita waktu juga. Dalam kaitannya membahas fenomena tersebut, Badan Litbang Kementerian PUPR mengadakan Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) yang bertajuk “Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Penelitian”. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta (6/12).

Forum dihadiri oleh beberapa perwakilan Balitbang kementerian lain, seperti Kementerian Ristekdikti, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta dari BPPT dan LIPI. Saat pembukaan, Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga menyampaikan arahan Bapak Menteri PUPR terkait pemanfaatan litbang.

“Dalam berbagai kesempatan, Bapak Menteri menyampaikan bahwa penerapan hasil riset Balitbang merupakan salah satu terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Target tinggi yang dicanangkan di sektor sumber daya air, jalan jembatan, perumahan, permukiman akan terbantu apabila dukungan teknologi sudah bisa diterapkan, terutama apabila sudah sampai pada tahap fabrikasi. Sebagai contoh, Balitbang PUPR telah mampu membantu anak-anak korban gempa di Aceh tahun lalu dengan memanfaatkan teknologi pracetak yang dimanfaatkan untuk membangun sekolah,” tandas Danis.

“Pekerjaan penelitian memiliki karakterisktik khusus yang sangat spesifik dan selalu bersinggungan dengan trial error. Di satu sisi, fakta ini mengakibatkan para penyediasa kurang tertarik pada sektor litbang. Selain itu, perkembangan teknologi termutakhir juga kerap belum banyak dipahami sehingga terkesan risiko kegagalan sangat tinggi. Pada akhirnya, litbang dianggap kurang atraktif bagi penyedia jasa.”

Namun, Danis menambahkan bahwa forum ini bukan dianggap sebagai excuse, melainkan semata-mata untuk dapat membantu para peneliti untuk lebih bisa mengembangkan pemikirannya tanpa harus terbebani hal-hal di luar penelitian. Selain itu, beliau juga mengharapkan diskusi menghasilkan rekomendasi untuk Kepala LKPP dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik serta dapat mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Paparan selanjutnya oleh Bapak Prakoso dari Kementerian Ristekdikti yang menjelaskan bahwa terdapat tiga panduan penyelenggaraan penelitian yang bisa dianut oleh para peneliti yakni PMK 106/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Bidang Penelitian, lalu Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Permen Ristekdikti No.69 /2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian.

“Bila PMK 106/2016 telah diterapkan, para peneliti akan diberikan kemudahan karena pertanggungjawaban penelitian tidak lagi berdasarkan rupiah per rupiah atau kuitansi melainkan sudah langsung berupa output laporan penelitian,” jelas Prakoso.

Selanjutnya, Hadi dari BPPT dan Mego Pinandito dari LIPI menyampaikan permasalahan yang dihadapi para peneliti di instansi mereka. Secara umum, permasalahan yang dihadapi adalah sama , salah satunya ketika akan melakukan pengadaan yang sifatnya impor, harga yang selalu fluktuatif serta mekanisme agen internasional yang masih belum sempurna.

Terakhir, paparan dilakukan oleh Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama, Puslitbang KPT FX Hermawan yang mewakili Balitbang PUPR. Dalam kesempatan tersebut, Hermawan memaparkan bahwa ada lima faktor penting dalam percepatan pembangunan yakni regulasi dan hukum, sumber daya manusia, pendanaan inovatif, kepemimpinan, serta yang tak kalah penting adalah penerapan teknologi litbang. Beliau juga menambahkan bahwa litbang tidak sebatas penyusunan spesifikasi, operasi pemeliharan sampai dengan Analisis. Harga Satuan Pekerjaan saja, melainkan juga harus dilanjutkan sampai membicarakan nilai kompetitif sebuah produk hingga jaminan infrastruktur dan delivery.

“Kolaborasi wajib dilakukan, terutama kalau dengan internal Kementerian PUPR adalah dengan Ditjen Bina Konstruksi untuk membina para pihak eksternal yang menggunakan teknologi litbang serta BPSDM yang akan melakukan training internal kementerian. Jadi kita cukup mengadakan training of trainer saja,” ujar Hermawan.

Harapannya, dari diskusi ini bisa dibawa kepada Kepala LKPP sehingga seperti yang telah ditulis di atas, akan ada perubahan yang mempermudah para peneliti dalam menjalankan administrasi di kegiatan penelitian dan pengembangan. Seluruh kebijakan yang baik akan didasari oleh kajian, bukan faktor politis. Dengan diselenggarakannya FKK, seluruh unit litbang di kementerian bisa selalu sharing mengenai masalah dan solusi untuk mendukung kemajuan penelitian di negeri ini. (gal_k3)