berita

Berita PUPR > AHSP Menyamakan Persepsi Auditor dan Perencana Konstruksi


Friday, 01 Jul 2016, Dilihat 238 kali

AHSP  Menyamakan Persepsi Auditor dan Perencana Konstruksi
 

 

SEMARANG, LITBANG.pu.go.id – AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) bidang Pekerjaan Umum diharapkan dapat memberikan jawaban atas ketidaksamaan persepsi pelaku kepentingan di bidang pekerjaan konstruksi yang sering terjadi. Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Sigit Krida Haryono dalam pembukaan Diseminasi AHSP di semarang (26-28/8).

Dalam sambutannya Sigit mengutarakan dua manfaat hadirnya AHSP. “Pertama, AHSP dijadikan alat untuk mengukur satuan biaya sehingga menjadi rasional dan obyektif. Kedua, membantu dalam membuat HPS sehingga diharapkan persepsi perencana dan auditor dapat disamakan,” ujar Sigit.

Kepala Puslitbang Perumahan dan Permukiman Arief Sabarrudin juga mengutarakan pentingya penggunaan alat yang sama untuk perencana dan auditor. “Konsekuensi ketidaksamaan persepsi bisa berdampak pada permasalahan hukum, hal ini sering terjadi dan ke depan jangan lagi terulang. AHSP sudah semakin lengkap dibandingkan BOW atau pedoman lainnya,” ujar Arief.

Sigit mengapresiasi Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tidak hanya mengundang perencana konstruksi (Dinas PU pemerintah daerah) namun juga LSM, BPK, dan BPKP yang bertindak sebagai auditor. Sehingga nantinya terjadi diskusi antara perencana konstruksi dan auditor untuk menyeragamkan persepsi.

AHSP merupakan pedoman perhitungan untuk mempermudah pekerja konstruksi dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner’s Estimate (OE) dan harga perkiraan perencana (HPP) atau Engineering’s Estimate (EE). AHSP telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan, dan merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama Arief juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dengan berpedoman SNI. “Indonesia pernah kebanjiran produk meteran air dari Tiongkok karena harganya yang murah namun tidak bersertifikat SNI. Setelah beredar luas, ternyata diketahui produk tersebut tercemar timbal yang berdampak buruk bagi kesehatan,” kisah Arief.

“Pedoman SNI lebih teknis dari Peraturan Menteri, sehingga antara AHSP dan SNI saling melengkapi (dalam menyusun perencanaan). Tujuannya untuk meciptakan pekerjaan infrastruktur yang lebih transparan, efektif, dan terukur,” tutup Arief.