berita

Berita PUPR > “Provinsi Papua Barat : tidak masanya lagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara sembunyi-sembunyi”


Tuesday, 27 Sep 2016, Dilihat 139 kali

“Provinsi Papua Barat : tidak masanya lagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara sembunyi-sembunyi”
 

 

Sorong, 27 September 2016, Badan Litbang PUPR telah menghasilkan pedoman/SNI, Inovasi teknologi guna menunjang penyelenggaran infrastruktur bidang PUPR, untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam rangkaian kegiatan sosialisasi terpadu penyelenggaraan infrastruktur PUPR TOT Pedoman Analisias Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum yang memilih kota Sorong sebagai lokasi keempat setelah Kota Pontianak, Padang dan Manado pada tahun 2016 ini.

Sekretaris Balitbang dalam pembukaannya menyampaikan bahwa target sasaran peserta kegiatan ini adalah seluruh provinsi di wilayah timur seperti pulau Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku utara. Balitbang bersama Ditjen Penyedia Pembiayaan Perumahan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebijakan dan teknologi kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

Merespon isu-isu strategis nasional Kementerian PUPR, Ir. Bernaldy, CES selaku Sesbalitbang PUPR memberikan penjelasan bahwa Balitbang yang mempunyai tugas untuk mengukur mutu, layanan advis teknis, serta menawarkan kebijakan-kebijakan yang ada dikementerian PUPR.

“Salah satunya yang lagi ngetren adalah Pedoman Analisan Harga Satuan Pekerjaan yang telah diatur dalam PERMEN PUPR Nomor 28 tahun 2016 yang dimasukan sebagai acuan dalam perhitungan pembangunan pemeritah, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengadaan bahan konstruksi dan bangunan, dan biaya jasa perawatan konstruksi baik itu kontraktor maupun konsultan” kata Bernaldy.

“sudah menjadi tekad kita pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, cepat dan lebih murah sesuai dengan ketentuan analisis harga satuan pekerjaan, dan tidak masanya lagi dalam  melaksanakan  pembangunan infrastruktur dilakukan  secara sembunyi-sembunyi, tidak transparan, yang dapat menimbulkan barbagai penafsiran dan hal-hal yang  merugikan pemerintah” tutur Herlin selaku Wakil dinas PU Kota Sorong yang sangat antusias menyambut pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Terpadu Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR & TOT Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan.

Herlin juga menyatakan bahwa pemerintah merupakan perangkat negara yang mempunyai tugas pokok serta tanggung jawab yang sangat berat terhadap masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan program good governance adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar.

Acara yang dihadiri oleh 150 orang yang terdiri dari wakil dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten dan Kota, pelaku perumahan, pengamat, perguruan tinggi, jasa konsturksi, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Litbang PUPR Ir. Bernaldy, CES di Ballrom Swiss Bell Hotel, Sorong dihadiri oleh Sekretaris Bappeda Omesimus Assem, S.Sos, M.BA, Kepala Dinas PU Kota Sorong J. Sinaga ST, MT, Kepala BWS Papua Barat Ellroy Koyari, ST, MT, Kepala BWS Papua Merauke Nimbrot Rumaropen, ST, MT, Kepala BPJN Papua Barat Ir. Yohanes Tulak, MT, hadir juga Kepala Balai Pelaksana Jalan Papua Barat Ir. Y Tulak, MT, serta Kepala Puslitbang Sumber Daya Air Dr.Ir. William M. Putuhena.

 

Propinsi di wilayah timur sangat berharap sosialisasi maupun alih teknologi seperti ini dapat diberikan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam menyelenggarakan  pemerintahan yang baik.