berita

Berita PUPR > Penyusunan SOP PULSA Rencanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Monday, 27 Feb 2017, Dilihat 124 kali

Penyusunan SOP PULSA Rencanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 

Bandung – Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna. Dalam rangka meningkatkan layanan terkait Pelayanan Uji Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknis (PULSA) di lingkungan Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 17 Februari 2016 Balitbang mengadakan penyusunan SOP PULSA yang diselenggarakan di Pusat Litbang Sumber Daya Air, Bandung.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Balitbang Bernaldy ini memiliki agenda pembahasan paparan SOP yang telah dikonsepkan bersama narasumber, Kuat Pudjianto. SOP PULSA akan disusun sebanyak 5 (lima) items, yaitu SOP Layanan Uji Laboratorium, SOP Sertifikasi, SOP Advis Teknik Non Strategis, SOP Advis Teknik Strategis Tidak Berdampak Hukum dan SOP Advis Teknik yang Berdampak Hukum.

“Sehubungan dengan adanya Tim Saber Pungli, beberapa waktu yang lalu, Balitbang telah menyiapkan konsep SOP Layanan Uji Laboratorium, SOP Advis Teknis dan SOP Sertifikasi yang dibuat secara umum. Sedangkan SOP Uji Laboratorium secara teknis untuk masing-masing jenis pengujian disiapkan oleh Balai Litbang yang bersangkutan,” jelas Sekretaris Balitbang Bernaldy dalam sambutannya.

Dalam uji laboratorium di Puslitbang SDA yang agak berbeda dibandingkan dengan Pusat litbang lainnya maka SOP-nya akan dibicarakan secara internal untuk kemudian mendapat persetujuan Kepala Puslitbang di lingkungan Balitbang PUPR.

Pada penyusunan SOP kali ini juga membahas mengenai beberapa jenis uji yang belum masuk dalam PP No.38 Tahun 2012, karena pada saat penyusunan belum ada. Selain itu dalam pertemuan ini juga membahas mengenai usulan tarif baru yang diprioritaskan karena akan segera dibahas di Kementerian Keuangan. Permintaan advis teknis dari masyarakat umum diberlakukan tarif, sedangkan permintaan advis teknis dari instansi pemerintah menggunakan dana APBN sesuai dengan alokasi untuk dana advis teknis.

Selain itu juga dibahas mengenai penerapan layanan satu pintu, khususnya untuk Puslitbang SDA yang belum menerapkan layanan satu pintu. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan terdiri dari petugas layanan, bendahara penerima, pejabat PNBP dan penanggungjawab Kepala Bagian Keuangan dan Umum. Khusus untuk advis teknis PTSP penanggungjawab ditambah dengan Bidang Standarisasi dan Kerja Sama.

Dengan disusunnya SOP PULSA ini diharapkan kedepannya Balitbang akan dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal pagi para pengguna PULSA, baik dari masyarakat umum maupun dari instansi pemerintah.

Penyusunan SOP PULSA ini juga dihadiri oleh Kepala Puslitbang SDA William M Puttuhena, Kepala Puslitbang Perumahan dan Permukiman Arief Sabaruddin, pejabat Eselon III dan IV, penanggung jawab PNBP, Kepala Bidang SDK, Kepala Bagian Keuangan dan Umum, perwakilan Balai-balai Litbang dan staf terkait di lingkungan Balitbang PUPR.