berita

Berita PUPR > Program dan Kebijakan Mitigasi Struktural Di Kawasan Rawan Bencana


Wednesday, 17 Apr 2019, Dilihat 35 kali

Program dan Kebijakan Mitigasi Struktural Di Kawasan Rawan Bencana
 

Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman ikut berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata di Medan. Kepala Seksi Layanan Balai Litbang Perumahan Wilayah III Makassar Mifta Priyanto mewakili Kepala Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman hadir dan menjadi narasumber. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Harper Perintis Makassar tanggal 10 April 2019. Kegiatan dihadiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola pariwisata di lima lokasi yang telah ditentukan.

Kepala Seksi Layanan Balai Litbang Perumahan Wilayah III Makassar menyampaikan materi terkait program dan kebijakan mitigasi struktural di kawasan rawan bencana. Selain Puskim, BNPB, ATR/BPN, ESDM, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar, dan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan hadir sebagai narasumber.

Mitigasi merupakan upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana, baik bencana alam, ulah manusia, maupun gabungan keduanya dalam suatu negara. Strategi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk pengurangan risiko bencana dibagi tiga tahapan yaitu perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan. Tahap perencanaan yaitu memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, pembangunan infrastruktur dan Menerapkan sertifikasi desain yang dikeluarkan oleh Komite sesuai dengan kriteria-kriteria, standar perencanaan. Tahap pembangunan yaitu Menerapkan standar pengawasan yang ketat agar pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan perencanaan. Tahap pengelolaan Melakukan pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur yang memadai agar kondisinya baik sehingga dapat berfungsi secara optimal. Memberlakukan status kesiapsiagaan bencana, melakukan tindakan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menjamin terpenuhinya pelayanan publik.

Pedoman pelaksanaan kegiatan mendukung mitigasi dan adaptasi bencana tertulis dalam Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Menteri PUPR yaitu Permen PU No.21 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Letus Gunung Berapi dan kawasan rawan gempa bumi, Permen PU No.22 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor, Permen PU No.06 tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Umum Pembangunan Infrastruktur Di Kawasan Rawan Tsunami, Permen PUPR No. 13 tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air, Permen PUPR No.27 tahun 2015 tentang Bendungan; mensyaratkan Keamanan Bendungan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan, Permen PUPR No.28 tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Untuk Melindungi Fungsi Sungai dan Danau serta Mengendalikan Daya Rusak Air Sungai Dan Danau, Kepmen PUPR N0.364.I/KPTS/M/2016 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Peta Bahaya Gempa Bumi Indonesia tahun 2016 dan Penyiapan Pusat Studi Gempa Nasional, dan SE Menteri PUPR No.07/SE/M/2015 tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan.

 

Kepala Seksi Layanan Balai Litbang Perumahan Wilayah III Makassar menyampaikan pula dalam paparannya bahwa bangunan harus berperilaku elastik (tanpa kerusakan berarti) saat menahan gempa kecil dan menengah. Bangunan harus didesain dengan kemungkinan yang rendah untuk “collapse” (namun boleh mengalami kerusakan “ringan hingga berat” dengan fungsi yang “tidak boleh atau boleh” terganggu) saat menahan gempa rencana perilaku inelastik diijinkan dalam “batasan tertentu” sesuai kinerja yang diharapkan. (Mif/Put)