berita

Berita PUPR > Model Pengembangan Permukiman Rumah Pohon Di Papua


Friday, 27 Sep 2019, Dilihat 175 kali

Model Pengembangan Permukiman Rumah Pohon Di Papua
 

Judul Buku     : Model Pengembangan Permukiman Rumah Pohon Di Papua

Penyusun       : Sugeng Paryanto, Miftah Priyanto, Petra Putra Kaloeti, Andi Dibya 

                           Widadi N, Djasmihul ashary, Herru Soemardijono, Alberthin Siramopun,

                           Syaharulaah Yunus, Satriana Amin, Ika Sugiarti, Kevin Aditya Giovanni

Penebit           : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan & Permukiman

Tahun             : 2018

Download       : Buku Output 2018 Penelitian-Rumah Pohon-R1 

 

Materi Narasi

           

Provinsi Papua menjadi salah satu perhatian utama dari pembangunan manusia dan lingkungannya. Pada tahun 2010, Data BPS menunjukkan Provinsi Papua termasuk dalam kawasan yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia, yaitu di angka 64,94. Pembangunan suku Papua pada umumnya dan pemberdayaan etnis Papua di Kabupaten Boven Digoel pada khususnya, membutuhkan pengorbanan dana dan daya yang besar karena akan berhadapan dengan berbagai masalah lokalita terutama dampak keterbelakangan akibat rasio penduduk dan luas wilayah 0,74 jiwa/km2, terisolir dan terpencar-pencar lokasi domisili yang menimbulkan kurangnya interaksi spasial akibat pengaruh jarak fisik yang berjauhan antara kampung dan antara distrik, kurangnya sentuhan pendidikan masyarakat dan belum tersedianya fasilitas prasarana jalan sehingga secara kumulatif masyarakat lokal berada dalam perilaku kemiskinan. Masyarakat suku Kombay dan suku Koroway tinggal di rumah yang dibangun di atas pohon atau biasa dikenal dengan ‘rumah pohon’. Keunikan rumah pohon terlihat pada konstruksi, dibangun di atas pohon dengan ketinggian dari permukaan tanah berkisar antara empat meter hingga lebih dari tiga puluh meter, menggunakan bahan bangunan lokal, dan ukuran bangunan berdasarkan ukuran tubuh penghuninya. Rumah pohon memiliki keterkaitan dengan lingkungan disekitarnya yang menjadi bagian dalam kehidupan sebagian masyarakat suku Kombay dan Koroway seperti hutan, ladang, kebun, sungai, rawa dll. Hubungan keterkaitan ini membentuk suatubtatanan lingkungan budaya yang disebut boluf. Lingkungan boluf perlu dijaga dan dilestarikan sebagai cagar budaya agar rumah pohon tidak mengalami penurunan atau degradasi yang mengakibatkan keberadaannya hilang secara perlahan. Disisi lain sebagian masyarakat yang hidup di lingkungan kampung telah mengadopsi rumah bivak atau rumah sementara dan pemerintah juga telah memberikan rumah bantuan kepada masyarakat sebagai tempat tinggal permanen suku Kombay dan Koroway. Permasalahan yang muncul adalah masalah peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat serta ruang tinggal bagi masyarakat untuk berubah dan berkembangan sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai aman, nyaman, dan sehat yang mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

Permukiman tradisional seringkali dikaitkan dengan keberadaan komunitas etnis dan karakteristik kebudayaannya yang khas. Penelitian ini dilakukan, sebagai upaya pengejewantahan dan pelestarian kearifan lokal dan budaya ke dalam konsep perencanaan pengembangan model rumah tradisional suku Kombay dan suku Koroway. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model rumah tradisional suku Kombay dan suku Koroway, dengan membuat guideline perlindungan komponen tradisional dan desain perkembangan unit rumah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat suku Kombay dan Koroway, namun tidak melupakan syarat rumah sederhana sehat yang didalamnya terdapat aman, sehat, dan nyaman. Manfaat yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi intervensi program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan berdasarkan kajian terhadap suku Kombay dan suku Koroway di Papua. Adapun calon penerima manfaat adalah sebagai berikut: Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah setempat, Pemerhati arsitektur nusantara dan perencanaan wilayah, dan Organisasi masyarakat suku lokal. Rangkaian kegiatan penelitian ini terdiri dari Mapping, Diagnose, Design, dan Delivery (M3D). Secara khusus ruang lingkup dititikberatkan pada Mapping, Diagnose, dan Design. Sedangkan tahapan Delivery menjadi bagian Direktorat teknis yang mempunyai tugas dan fungsi pada pembangunan fisik. Kontribusi penelitian pada tahap delivery berupa usulan program intervensi jangka pendek, menengah, dan panjang.