Slide 1

Berita PUPR > LKIP Sekretariat Balitbang 2016


Selasa, 09 Mei 2017, Dilihat 867 kali

Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas.
Dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan wajib untuk disiapkan, disusun, disampaikan secara tertulis, periodik, dan melembaga.
Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang sudah dicapai. Sebagai bentuk media komunikasi, LKIP disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh khalayak yang berkepentingan. LKIP dibuat secara periodik setiap akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh instansi berwenang:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri PU no. 17/PRT/M/2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian PU.
4. Peraturan Menteri PU no. 09/PRT/M/2012 tentang Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Eselon 1 di lingkungan Kementerian PU.
5. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum No. 1 tahun 2012 tentang Penyusunan, Pelaporan, dan Evaluasi LKIP tahun 2011 serta Penetapan Kinerja tahun 2012.
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu unit kerja Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban membuat laporan LKIP yang diterbitkan setiap berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Permen PAN nomor 29 tahun 2010, LKIP ini berisi ikhtisar berisi tentang iktisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja (PK) Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi indikator kinerja utama (IKU), penjelasan atas pencapaian
2 Laporan Kinerja Sekretariat Badan Litbang PUPR 2016
kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan
Penyampaian informasi pada LKIP tersebut sesuai dengan kebijakan penerapan penganggaran berbasis kinerja (PBK) Kementerian Pekerjaan Umum yang mulai diterapkan sejak tahun 2010. Adanya penerapan PBK tersebut diiringi dengan penyesuaian kembali struktur program yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan restrukturisasi program tersebut, Unit Eselon I bertanggung jawab terhadap pencapaian outcome, sementara Unit Eselon II bertanggung jawab terhadap pencapaian output dan wajib menyusun Indikator Kinerja Kegiatan (output).

LKIP Sekretariat Balitbang 2016 Click disini