Slide 1

Berita PUPR > Infrastruktur 4.0 : Tantangan Balitbang di Era Disrupsi


Kamis, 16 Mei 2019, Dilihat 629 kali

Balitbang merupakan gudang inovasi yang dimiliki oleh Kementerian PUPR. Peran Balitbang untuk take a lead terutama dalam hal beradaptasi di era Revolusi Industri 4.0 sangatlah strategis. Dalam kaitannya dengan tujuan tersebut, Puslitbang KPT menghelat acara pembahasan Positioning Balitbang dalam PUPR 4.0 di Bandung pada Rabu (15/5).

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Badan Litbang mewakili Kepala Badan Litbang PUPR Herry Vaza. Herry menyatakan bahwa Bapak Menteri PUPR menegaskan pentingnya memenangkan kompetisi global. Untuk itu, kebijakan pengembangan konstruksi nasional harus diarahkan untuk menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Salah satu prinsip dasar yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan Building Information Modeling (BIM) atau teknologi konstruksi yang berbasis industri 4.0.

“Sekarang yang menjadi pertanyaan besar, seberapa jauh kita (Balitbang) sebagai organisasi yang diharapkan take a lead dalam hal inovasi, dapat mengambil peran dalam proses adaptasi 4.0 di Kementerian kita ini. Saat ini Balitbang mulai banyak diisi dengan pegawai-pegawai baru yang dikategorikan “millenials”. Artinya apa? Mereka menempati kelas demografi yang memiliki karakteristik: full of ideas, update dengan perkembangan teknologi dan informasi, serta selalu ingin mencoba sesuatu yang baru.” ujar Herry.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa “dengan tagline Balitbang 4.0 ini, saya berharap kita berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas para pegawai Balitbang dengan sentuhan teknologi dan kompetensi baru. Tinggalkan gaya manajemen dan pola pengembangan SDM yang business as usual”.

Selain dari internal Balitbang PUPR, acara ini juga dihadiri oleh rekan-rekan dari PT Waskita Karya yaitu Hadjar Seti Adji, selaku Direktur Human Capital Management, serta Kharis Alfi sebagai BIM Manager.Dalam paparannya, Hadjar mengungkapkan bahwa inovasi selalu hadir dalam kehidupan manusia. “Inovasi bisa dibagi menjadi 2 (dua), yakni sustaining innovation dan disruptive innovation. Sustaining berarti inovasi yang dilakukan merupakan perbaikan (terus-menerus) terhadap apa yang sudah dihasilkan. Contohnya adalah megapixel pada kamera yang semakin baik, namun tidak membuat megapixel yang lebih kecil menjadi tidak berguna. Sedangkan disruptive innovation memiliki makna bahwa inovasi yang ada akan mematikan sistem yang telah eksis sekarang ini,” kata Hadjar.

“Setiap sektor dalam kehidupan ini memiliki peluang untuk tergerus oleh disrupsi. Sebagai contoh, sektor transportasi taksi yang kini tergerus dengan transportasi online, shopping mall yang kini mulai tergantikan dengan situs belanja online, bisnis pemesanan hotel online seperti Airbnb, ataupun fasilitas pinjaman uang Fintech yang semakin lama akan mampu menghilangkan keinginan orang untuk meminjam uang ke perbankan.”
“Pertanyaannya sekarang, apakah yang menjadi disruptive innovation di sektor konstruksi? Setelah melakukan riset secara menyeluruh, sesungguhnya ada banyak inovasi di sektor konstruksi yang merupakan barang baru. Sebagai contoh adalah BIM, Virtual Reality, Augmented Reality, dan lain-lain. Namun sesungguhnya hal tersebut merupakan sebuah dukungan yang sangat positif dan membantu kinerja para insinyur dalam menyelesaikan sebuah proyek. Satu yang mungkin bisa dikategorikan disrupsi adalah 3D Printing yang dianggap mengancam keberadaan tenaga kerja. Namun hal ini pun sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai gangguan, namun sebaiknya disikapi sebagai sebuah dorongan bagi tenaga kerja untuk mau meningkatkan kapasitas mereka sehingga menjadi tenaga kerja yang bias beradaptasi dengan kemajuan teknologi,” tandas Hadjar.

“Khusus untuk BIM, menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Harus diakui, BIM memberikan kemudahan dan ketepatan dalam menjalankan pekerjaan. BIM yang sudah sampai 7D dapat mencakup data mengenai biaya, scheduling, quantity, efisiensi energi, hingga pola pengelolaan operasi dan pemeliharaan sebuah proyek infrastruktur. Bisa dibayangkan ketika suatu saat nanti kekuatan data BIM dikolaborasikan dengan 3D Printing tentu akan semakin mengangkat daya saing konstruksi kita secara nasional,” terang Hadjar.

Sekarang merupakan momentum penting bagi Balitbang untuk mendorong hadirnya regulasi terkait infrastruktur 4.0. Namun selain itu, penting juga untuk menggerakkan ekosistem yang kuat. Regulasi yang didukung dengan perkembangan ekosistem akan memungkinkan era 4.0 hadir di sektor konstruksi. Isu lain yang juga berkembang adalah terkait Society 5.0. Mindset yang perlu ditanamkan kepada kita semua adalah, bagaimana, sebagai analogi, membuat 50 orang tenaga kerja mengerjakan 100 item pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. “Pekerjaan rumah berikutnya adalah memberikan pemahaman kepada SDM agar mampu mengekstrak banyaknya informasi yang tersedia. Bila perilaku manusianya telah sanggup melaksanakan itu, maka filtering informasi menjadi kunci dalam rangka pemanfaatan data,” jelas Kharis.

Acara ditutup dengan wrap-up dari Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama Puslitbang KPT, FX Hermawan Kusumartono yang menyatakan bahwa dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa fase adopsi merupakan fase terpenting dalam beradaptasi di era ini; change paradigm menjadi kunci. Hal itu diakui tidak mudah, bila perlu bisa disertai dengan regulasi yang mewajibkan penerapan teknologi digital (mandatory) agar kita mau melaksanakannya.

Di pengujung diskusi, beberapa saran disampaikan agar Balitbang dapat menjadi leader terkait upaya Kementerian PUPR dalam mengadopsi semangat infrastruktur 4.0 ini :
Pertama, dukungan top management dan hadirnya top-down policy sangat penting karena sosok pemimpin diharapkan mampu menurunkan nilai-nilai kepada bawahannya. Kedua, fase adopsi diikuti dengan menyusun Tim, dan mengisi Tim tersebut dengan orang-orang terbaik yang memiliki interest terkait infrastruktur 4.0. Ketiga, merangkul akademisi, kontraktor, dan organisasi profesi terkait seperti Institut BIM Indonesia (IBIMI), BUMN, serta kampus-kampus agar mau berjalan seirama dan mennjadi “tambahan kekuatan” bagi Kementerian PUPR. Dan yang terakhir, adalah meningkatkan kapasitas dan wawasan SDM dengan cara magang atau on the job training karena pelatihan terbaik adalah dengan melakukan sendiri (learning by doing). (gal)