Slide 1

Berita PUPR > Hak Kekayaan Intelektual (HKI) alat melindungi Hasil Produk Balitbang


Jumat, 28 April 2017, Dilihat 636 kali

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) alat melindungi Hasil Produk Balitbang

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bentuk dukungan dan upaya Badan Litbang PUPR untuk melindungi hasil invensi para penelitinya.
Perlindungan HKI atas teknologi Badan Litbang PUPR masih sangat rendah, terutama untuk teknologi-teknologi yang telah memiliki aplikator, namun belum diproses patennya.

Hingga saat ini, Badan Litbang PUPR memiliki kurang lebih 313 (tiga ratus tiga belas) teknologi yang terdiri dari teknologi bidang Sumber Daya Air, teknologi bidang jalan dan jembatan, teknologi bidang perumahan dan permukiman dan ciptaan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Dari jumlah tersebut, 7 (tujuh) teknologi yang telah mendapatkan sertifikat paten, 10 (sepuluh) telah mendapatkan hak cipta, dan 30 (tiga puluh) teknologi yang dalam proses pendafataran paten serta 1 (satu) teknologi yang dalam proses pendaftaran merek.

“Selain itu, masih rendahnya komersialisasi teknologi Balitbang yang sudah diproses paten, yaitu baru terdapat 8 (delapan) teknologi yang sudah diproses paten dan sudah memiliki aplikator dan terdapat 19 (sembilan belas) teknologi yang belum dipatenkan dan belum memiliki aplikator sehingga berpotensi pembajakan HKI”, kata Sekretaris Badan Litbang Ir. Bernadly, CES saat membuka acara Workshop Hak Kekayaan Intektual (27/4) yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

“Kami dari Badan Litbang banyak menemukan teknologi-teknologi baru dibidang infrastrukur baik itu dibidang Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan maupun Perumahan dan permukiman. satu kelemahan dari kami dan para peneliti, bahwa peneliti kami sudah merasa puas dengan hasil penelitiannya tapi tidak pernah memikirkan apakah ada hak yang diperoleh dari hasil yang diciptakan mereka” lanjut Bernaldy

Pada kesempatan tersebut, Bernaldy juga menyampaikan bahwa Balitbang telah banyak menciptakan teknologi, tetapi hanya terdapat beberapa teknologi yang sudah mempunyai hak paten. Selain kendala masih banyaknya produk yang dihasilkan oleh Balitbang yang belum memiliki hak paten, Balitbang juga dihadapkan dengan proses pemberian royalti yang masih harus mengajukan proposal ijin penggunaannya ke Direktorat PNBP dan lain sebagainya.

“Memang di kami, Balitbang itu lebih banyak untuk pengujian Laboratorium, Advis teknis dan sertivikasi menggunakan PNBP”, ungkap Bernaldy terkait hal diatas.

“Ada juga permasalahan lain yang saat ini sedang kami hadapi, yaitu belum ada satu tata cara dan format yang baku di lingkungan Balitbang bagaimana cara untuk mendapatkan hak paten, hak cipta dan lain sebagainnya, karena di masing-masing Pusat Litbang punya cara sendiri-sendiri” kata Bernaldy.

Selain  permasalahan diatas, permasalahan lain yang dihadapi Balitbang adalah belum ada satu tata cara dan format yang baku di lingkungan Balitbang untuk proses hak paten, hak cipta dan lain sebagainnya.

Atas dasar hal tersebut , Balitbang mencoba menyusun satu definisi, mekanisme, SOP,  dan lain-lain sebagai solusi untuk menyamakan pemahaman terkait dengan HKI serta mendorong langkah-langkah penyelesaian terhadap hasil ciptaan dari temen-temen peneliti dan memberikan penghargaan kepada para peneliti.

Melihat begitu banyak permasalah seputar HKI yang terjadi di lingkungan Balitang, maka agenda terpenting dalam acara ini adalah mendapatkan pemecahan permasalahan dan solusi dari para Narasumber yang berkompeten dibidangnya. Hal ini lah yang kemudian ditindak lanjuti dalam sesi diskusi.

Diskusi sesi pertama menghadirkan tiga (3) narasumber antara lain Ir. Bernaldy, CES Sekretaris Badan Litbang, Kemetnerian PUPR, dengan materi yang disampaikan yaitu Profil Badan Litbang PUPR, kemudian narasumber berikutnya adalah IR. Timbul Sinaga, M.Hum, Direktur Paten, Desain tata Letak Sirkuit Terpdau dan Rahasian Dagang, Ditjen KI, Kementerian Hukum dan HAM dengan materi yang disampaikan mengenai Kebijakan HKI, dan narsamuber terakhir pada sesi pertama adalah Ir. Mariatul Aini, MBA, Direktur PNBP, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan dan Drs. Amnu Fuadiy, MA Direktorat Sistem Anggaran, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan dan materi yang disampaikannya adalah Kebijakan dan Sistem Anggaran PNBP HKI. Pada diskusi tersebut, bertindak selaku moderator yaitu Ir. Herry Vaza, M.Eng.SC Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Jalan dan Jembatan.

Disukusi sesi ke dua (2) menghadirkan dua (2) narasumber, diantaranya Dr. Ir. Subiyanto, Kedeputian Jasa Ilmiah LIPI materi yang disampaikan mengengai Sharing Knowledge dan Pengalaman dalam pengelolaan di LIPI, dan Lia Yulia Iriani, SH, dari Puslitbang Perumahan dan Permukiman dengan materi Permen UPR No.49/PRT/M/2015 dan usulan skema pengelolaan HKI Badan Litbang, s  selaku moderator pada sesi ini adalah Ir. Arvi Argyantoro, MA, Kepala Balat Tata Bangunan, Puslitbang Perumahan dan Permukiman.

Diakhir sambutan kegitan Workshop HKI, Seketaris Balitbang menyampaikan bahwa akan dilakukan kegiatan selama dua(2) hari di Bandung untuk melakukan seleksi validasi hasil litbang mana saja yang masih bisa diproses paten dan dibuatkan daftar skala prioritas, kemudian dari hasil seleksi validasi dan daftar skala prioritas tersebut akan dipisahkan yang mana menjadi paten, yang mana hak cipta, dan bagaimana pemberian royaltinya. Hasil dari rekapitulasi tersebut ditargetkan sebelum lebaran tahun 2017 sudah selesai, untuk kemudian akan disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diproses lebih lanjut.

Kegiatan Workshop ini bertujuan menyempurnakan pengelolaan HKI di lingkungan Balitbang, teknologi-teknologi yang diciptakan mendapatkan perlindungan HKI dengan cabang perlindungan yang lebih bervariasi dan royalti ataupun imbalan dapat diakses oleh Inventor, Pemegang Paten dan Pengelola Paten, serta meningkatnya jumlah teknologi Balitbang yang diterapkan dimasyarakat yang telah mendapatkan perlindungan HKI.